KHILAFAH ISLAMIYAH

Solusi Total Penerapan Syariat Islam

MENGHADAPI LIBERALISASI PENDIDIKAN TINGGI

Posted by khilafahislamiyah pada Mei 1, 2007

Oleh : Prof. Dr. Sofian Effendi

Rektor Universitas Gadjah Mada

Pendahuluan

Bentuk dan rona pendidikan tinggi di era perdagangan bebas semakin perlu kita pahami bersama karena negara-negara anggota WTO akan ditekan terus untuk menandatangani General Agreement on Trade in Services (GATS) yang mengatur liberalisasi perdagangan 12 sektor jasa, antara lain layanan kesehatan, teknologi informasi dan komunikasi, jasa akuntansi, pendidikan tinggi dan pendidikan selama hayat, serta jasa-jasa lainnya.

Dalam tipologi yang digunakan para ekonomi, kegiatan usaha dalam masyarakat dibagi dalam tiga sektor. Sektor primer yang mencakup semua industri ekstraksi hasil pertambangan dan pertanian. Sektor sekuder mencakup industri untuk mengolah bahan dasar menjadi barang, bangunan, produk manufaktur, dan utilities. Sektor tersier mencakup idnustri-industri untuk mengubah wujud benda fisik (physical services), keadaan manusia (human services), dan benda simbolis (information and communication services). Sejalan dengan pandangan ilmu ekonomi, WTO menetapkan pnedidikan adalah salah satu industri esktor tersier, karena kegiatan pokoknya adalah mentransformasi orang yang tidak berpengetahuan dan orang yang tidak punya ketrampilan menjadi orang berpengetahuan dan berketrampilan.

Kontribusi sektor tersier terhadap produk nasional suatu bangsa memang cenderung meningkat seiring dengan kemajuan pembangunan bangsa tersebut. Sejak 1980-an di negara-negara maju, perdagangan jasa tumbuh pesat dan telah memberikan sumbangan yang besar dibandingkan dengan sektor primer dan sekunder. Tiga negara yang paling mendapatkan keuntungan besar dari liberalisasi jasa pendidikan adalah Amerika Serikat, Inggris, dan Australia (Ender dan Fulton, Eds, 2002, hlm 104-105). Pada 2000 ekspor jasa pendidikan Amerika mencapai USD 14 miliar atau 126 triliun rupiah. Di Inggris sumbangan pendapatan dari ekspor jasa pendidikan mencapai 4 % dari penerimaan sektor jasa negara tersebut. Menurut Millea (1998), sebuah publikasi rahasia berjudul Intelligent Eksport mengungkapkan bahwa pada 1993 sektor jasa telah menyumbangkan 20% pada PDB Australia, menyerap 80 % tenaga kerja dan merupakan 20 % dari ekspor total negeri kanguru tersebut.

Sebuah survey yang diadakan pada tahun 1993 menunjukkan bahwa industri jasa yang paling menonjol orientasi ekspornya adalah jasa komputasi, pendidikan dan pelatihan. Ekspor jasa pendidikan dan pelatihan tersbeut telah menghasilkan 1,2 miliar dolar Australia pada tahun 1993. Fakta tersebut dapat menjelaskan mengapa tiga negara maju tersebut amat getol menuntut liberalisasi sektor jasa pendidikan melalui WTO.

Sejak 1995 Indonesia telah menjadi anggota WTO dengan diratifikasinya semua perjanjian-perjanjian perdagangan multilateral menjadi UU No 7 tahun 1994. Perjanjian tersebut mengatur tata cara perdagangan barang, jasa, dan trade related intellectual property rights (TRIPS) atau hal atas kepemilikan intelektual yang terkait dengan perdagangan. Dalam bidang jasa, yang masuk sebagai objek pengaturan WTO adalah semua jasa kecuali “jasa nonkomersial atau tidak bersaing dengan penyedia jasa lainnya.”

Sebagai negara yang memiliki 210 juta penduduk yang tingkat partisipasi pendidikan tinggi hanya 14 % dari jumlah penduduk usia 19-24 tahun, Indonesia ternyata menjadi incaran negara eksportir jasa pendidikan dan pelatihan karena, pertama, perhatian pemerintah terhadap bidang pendidikan masih rendah. Kedua, secara umum mutu pendidikan nasional kita mulai sekolah dasar sampai peguruan tinggi, jauh tertinggal dari standar mutu internasional. Kedua alasan tersebut sering menjadi alasan untuk “mengundang” masuknya penyedia jasa pendidikan dan pelatihan luar negeri ke Indonesia. Untuk lebih meningkatkan ekspor jasa pendidikan tinggi ke negara-negara berkembang, intervensi pemerintah dalam sektor jasa tersebut harus dihilangkan. Liberalisasi semacam itulah yang hendak dicapai melalui GATS.

Hingga saat ini, enam negara telah meminta Indonesia untuk membuka sektor jasa pendidikan yakni Australia, Amerika Serikat, jepang, China, Korea, dan Selandia Baru. Subsektor jasa yang ingin dimasuki adalah pendidikan tinggi, pendidikan seumur hayat, dan pendidikan vocational dan profesi. China bahkan minta Indonesia membuka pintu untuk pendidikan kedokteran China. Jelas sekali motif humanitarian yang mendorong para provider pendidikan tinggi dari enam negara tersebut untuk membangun pendidikan tinggi Indonesia. Motif for profit mungkin adalah pendorong utamanya.

Perlu kita sadari bahwa pendidikan mempunyai tiga tugas pokok, yakni mempreservasi, mentransfer, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. Pendidikan juga sangat vital peranannya dalam menstranfer nilai-nilai dan jati diri bangsa (Van Glinken, 1994). Karena itu, setiap upaya untuk menjadikan pendidikan dan pelatihan sebagai komoditas yang tata perdagangannya diatur oleh lembaga internasional, bukan oleh otoritas suatu negara, memang perlu disikapi dengan semangat nasionalisme yang tinggi serta dengan kritis oleh masyarakat negara berkembang.

Penulis mencoba mengupas pertanyaan pokok, “Bagaimana strategi Pendidikan Tinggi Indonesia menghadapi Era Pasar Bebas?” Untuk menjawab pertanyaan tersebut pembahasan akan dibagi dalam empat bagian. Setelah pendahuluan, pada bagian pertama akan dibahas perbedaan makna internasionalisasi dan globalisasi. Bagian kedua akan membahas pengaruh perdagangan bebas terhadap pendidikan tinggi. Bagian ketiga membahas strategi menghadapi liberalisasi pendidikan tinggi. Lalu, akan saya tutup dengan himbauan kepada pemerintah Republik Indonesia dalam menyikapi desakan WTO kepada negara-negara anggota untuk menawarkan bidang-bidang jasa yang akan masuk pada GATS.

Internasionalisasi dan Globalisasi

Internasionalisasi dan globalisasi adalah ibarat kembar siam yang hampir sama bentuk fisiknya tetapi berbeda sifat dan wataknya. Atau dapat juga ditamsilkan sebagai orang yang memiliki kepribadian ganda. Yang pertama, kepribadian yang baik, sopan, dan santun. Yang kedua, kepribadian yang jahat, brutal, dan gragas alias tamak. Dunia pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, telah lama, atau bahkan sejak awal kelahirannya telah berkenalan baik dengan internasionalisasi, kalau tidak mau mengatakan bahwa pendidikan tinggi adalah buah dari internasionalisasi ilmu pengetahuan, seni, dan budaya. Karena menyadari manfaat besar dan positif dari internasionalisasi, hampir tidak ada negara yang secara sadar mau memisahkan dirinya dari arus internasionalisasi. Bahkan dalam Pembukaan UUD 1945, tercantum jelas bahwa salah satu tujuan pendirian Republik Indonesia amat dijiwai semangat internasionalisme, yaitu “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”

Globalisasi, menurut Stiglitz (2003), merupakan interdependensi yang tidak simetris antarnegara, lembaga, dan aktornya. Karena itu, interdependesi antar negara yang seperti tersebut lebih menguntungkan negara yang memiliki keunggulan ekonomi dan teknologi. Padahal, globalisasi awalnya bertujuan untuk membuka peluang bagi negara-negara berkembang untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui perdagangan global.

Globalisasi yang dimotori fundamentalisme pasar, beberapa perannya sangat perlu memperoleh perhatian dari dunia pendidikan tinggi. Pertama, apa peran yang harus dimainkan oleh pendidikan tinggi ketika ekspansi globalisasi kapitalisme neoliberal telah menjadi kenyataan? Kedua, benarkah globalisasi kapitalisme yang oleh Robetson (2003) disebutnya sebagai “globalisasi gelombang ketiga” menawarkan peluang yang lebih menjanjikan bagi pendidikan tinggi Indonesia untuk mewujudkan pendidikan bermutu internasional sebagaimana yang mungkin diyakini banyak ahli ekonomi?

Logika yang mendasari ekspansi globalisasi gelombang ketiga diturunkan dari ideologi neoliberalisme, yang di dalam filsafat politik kontemporer memiliki afinitasnya dengan ideologi libertarianisme yang direntang melampaui batasnya yang ekstrem. Seperti halnya dengan libertarianisme yang membela kebebasan pasar dan menuntut peran negara yang terbatas (Kymlyca, 1999: 95), neoliberalisme percaya pada pentingnya institusi kepemilikan privat dan efek distributif dari ekspropriasi kemakmuran yang tidak terbatas oleh korporasi-korporasi transnasional, pada superioritas hukum pasar sebagai mekanisme distribusi sumber daya, kekayaan dan pendapatan yang paling efektif, dan pada keunggulan pasar bebas, sebagai mekanisme-mekanisme sangat penting untuk menjamin kemakmuran dan peningkatan kesejahteraan semua orang dan indivisu (Gelina, op.cit, 2003: 24).

Bekerja melalui regulasi yang dilakukan oleh tiga lembaga multilateral yang oleh Ricard Peet (2002) disebut sebagai The Unholy Trinity (IMF, Bank Dunia dan WTO), di bawah tekanan ekspansi globalisasi gelombang ketiga, perlahan-perlahan akan tetapi pasti, segala sesuatu yang berharga tidak dapat dipertahankan dari komodifikasi dan komersialisasi sistem ekonomi global : termasuk air, bahan pangan, kesehatan, karya seni, dan ilmu pengetahuan, apalagi teknologi. Semua itu terjadi terutama melalui proses marjinalisasi kekuasaan dan otoritas negara-negara Dunia Ketiga di dlam pengaturan ekonomi nasional mereka, yang terjadi dalam lima tahapan perkembangan berikut (Gelina, ibid: 31).

(1) Deregulasi sistem keuangan internasional Bretton Woods yang terjadi sejak 1971, dan yang telah mengubah semua aset keuangan dunia ke dalam kapitas spekulatif.

(2) Deregulasi ekonomi Dunia Ketiga secara sistematis dan bertahap, yang terjadi sejak tahun 1980-an melalui program-program penyesuaian struktural (Structural Adjustment) di bawah pengawalan IMF dan Bank Dunia untuk mengintergrasikan negara-negara sedang berkembang ke dalam sistem pasar global.

(3) Deregulasi stock markets yang terjadi sejak 1986 untuk mengatur deregulasi semua stocks markets di seluruh dunia.

(4) Deregulasi produksi pertanian dan komersialisasi jasa yang timbul sebagai konsekuensi dari perjanjian-perjanjian internasional.

(5) Proliferasi kemudahan-kemudahan pajak dan perbankan (tax dan banking heavens) sejak pertengahan 1990-an yang telah menghasilkan separuh dari seluruh aliran keuangan dunia terjadi melalui kemudahan-kemudahan bebas hambatan dari semua bentuk kendala legal oleh karena kekuasaan publik mengikuti ketidakpedulian kebijakan-kebijakan publik.

Menurut pengamatan Stiglitz (2003, ch.3) globalisasi berwajah fundamentalisme pasar yang dalam manifestasinya mengambil bentuk pasar bebas dengan berbagai isntrumennya, telah ditolak masyarakat Amerika Serikat dan perumus kebijakan pada masa Pemerintahan Clinton. Namun, globalisasi seperti itulah yang justru “dipaksakan” kepada negara-negara berkembang. Korban dari kebijakan tersebut sudah berjatuhan karena industri pertanian negara berkembang dan negara-negara Eropa Timur mengalami kemunduran yang amat besar karena tidak mampu bersaing dengan sektor pertanian negara-negara maju yang diproteksi pemerintahnya.

Pengaruh Perdagangan Bebas terhadap Pendidikan Tinggi

Perdagangan bebas jasa, yang dipraktikkan dalam globalisasi berwatak fundamentalisme pasar, akan mempunyai dampak amat besar pada lembaga dan kebijakan pendidikan tinggi. Dampak tersebut amat bervariasi, tergantung dari lokasinya di area global. Hal itu dapat membuka peluang atau menguntungkan, tetapi dapat pula merupakan hambatan atau merugikan sektor pendidikan negara berkembang.

Perdagangan bebas jasa pendidikan tinggi, kalau dilaksanakan dalam kondisi interdependesi simetris antarnegara atau lembaga pendidikan, memang dapat membuka lebar pintu menuju ke pasar kerja global, khususnya ke ekonomi negara maju yang telah mampu mengembangkan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan (knowledge based economy). Namun, dalam kondisi interdependensi asimetris dan lebih-lebih bila penyediaan jasa pendidikan tinggi lebih dilandasi motif for-profit semata, tujuan-tujuan pendidikan pendidikan lainnya akan dikorbankan.

WTO telah mengidentifikasi empat mode penyediaan jasa pendidikan sebagai berikut: (1) Cross-border supply, institusi pendidikan tinggi luar negeri menawarkan kuliah-kuliah melalui internet dan online degree program, atau mode 1; (2) Consumtion abroad, adalah bentuk penyediaan jasa pendidikan tinggi yang paling dominan, mahasiswa belajar di perguruan tinggi luar negeri, disebut mode 2; (3) Commercial presence, atau kehadiran perguruan tinggi luar negeri dengan membentuk partnership, subsidiary, twinning arrangement dengan perguruan tinggi lokal, atau mode 3; (4) Presence of natural persons, dosen atau pengajar asing mengajar pada lembaga pendidikan lokal, atau mode 4. Liberalisasi perguruan tinggi menuju perdagangan bebas jasa yang dipromosikan oleh WTO adalah untuk mendorong agar pemerintah negra-negra anggota tidak menghambat empat mode penyediaan jasa tersebut dengan kebijakan-kebijakan intervensionis.

Dibandingkan dengan negara-negara anggota Asean yang tergabung dalam Asean Univercity Network (AUN) ataupun Association of Southeast Asia Institute of Higher Learning (ASAIHL), seperti Malaysia, Thailand, Filipina dan Singapura, Indonesia jauh tertinggal dalam tingkat partisipasi pendidikan tinggi atau mutu akademik. Pada tahun 2004, tingkat partisipasi pendidikan tinggi Indonesia baru mencapai 14 %, jauh tertinggal dari Malaysia dan Filipina yang sudah mencapai 38-40 %. Karena kemampuan keuangan pemerintah yang sangat terbatas, ekspansi serta peningkatan mutu pendidikan tinggi Indonesia tidak mungkin dengan mengandalkan sumber dana domestik. Ekspansi pendidikan tinggi dan peningkatan mutu akademik tampaknya hanya mungkin dilakukan bila layanan pendidikan tinggi oleh provider luar negeri yang dimungkinkan oleh globalisasi pendidikan dapat dimanfaatkan oleh negara berkembang seperti Indonesia.

Globalisasi pendidikan tinggi, yang semakin meningkat walaupun bertujuan untuk memperbaiki mutu dan akses ke pendidikan tinggi, pasti merupakan gangguan terhadap kedaulatan Indonesia dalam mengatur salah satu tujuan kemerdekaannya, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemandirian bangsa ini, dalam perumusan kebijakan nasional untuk mengatur bidang pendidikan, mau tidak mau harus dikorbankan agar provider pendidikan tinggi komersial dari luar negeri dapat lebih laluasa masuk ke Tanah Air.

Salah satu manifestasi globalisasi pendidikan tinggi adalah berkembangnya pasar pendidikan tinggi tanpa batas (borserless higher education market). Keterbatasan dana yang dialami negara-negara berkembang, peningkatan permintaan akan pendidikan tinggi bermutu, serta kemajuan teknologi informasi adalah tiga faktor yang mendorong pertumbuhan “borderless market” dalam pendidikan tinggi. Perguruan tinggi di negara-negara maju, terutama Amerika Serikat, Inggris dan Australia, amat agresif memanfaatkan the new emerging market dengan menyediakan layanan pendidikan tinggi, tidak sepenuhnya dengan motif filantropis, tetapi dilandasi pertimbangan for-profit dengan menerima sebanyak mungkin mahasiswa luar negeri yang membayar penuh biaya pendidikannya, mendirikan kampus-kampus cabang di negara lain, waralaba pendidikan, atau kesepakatan twinning dengan perguruan tinggi lokal, juga menyediakan pendidikan jarak jauh atau e-learning.

Perkembangan-perkembangan ini perlu diantisipasi dengan sebaik-baiknya agar masyarakat negara berkembang dapat menrik manfaat dari penyediaan jasa pendidikan secara global, tanpa harus mengorbankan kepantingan-kepentingan nasional untuk mempreservasi budaya bangsa serta menciptakan kemandirian dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang juga amat diperlukan oleh setiap bangsa.

Strategi Menghadapi Liberalisasi Pendidikan

Globalisasi atau liberalisasi pendidikan tinggi yang sedang terjadi melalui jalur pasar bebas memang harus dihadapi dengan sangat hati-hati oleh negara-negara berkembang, tak terkecuali Indonesia. Implikasi jangka panjang dari globalisasi pendidikan tinggi tersebut belum sepenuhnya dapat diperkirakan. Karena itu, kebijakan-kebijakan antisipatif perlu dirancang dengan secermat mungkin agar globalisasi tersebut jangan sampai menghancurkan sektor pendidikan, seperti yang terjadi dengan globalisasi sektor pertanian. Agar dampak seperti itu tidak terjadi, negara berkembang perlu merumuskan strategi yang paling tepat sebagai berikut.

Strategi pertama, meskipun konstelasi kekuasaan global yang ada saat ini tidak memungkinkan perguruan tinggi Indonesia, seperti halnya banyak universitas di negara-negara lain, untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang kuat untuk menggoyahkan arsitektur kekuasaan global di bawah monopoli GATT/WTO, namun dalam perspektif jangka panjang, melalui pengembangan forum dan jaringan kerja sama regional dan internasional, memiliki ruang yang cukup lebar untuk menghasilkan perubahan-perubahan berarti. Reaksi masyarakat pendidikan tinggi terhadap masuknya pendidikan dalam GATS cukup luas. Asosiasi Perguruan Tinggi Amerika dan Kanada, Asosiasi Rektor Uni Eropa, Persatuan Naib Kanselor India, Majelis Rektor dan Perguruan Tinggi Indonesia, secara terbuka telah menyampaikan imbauan kepada pemerintah masing-masing untuk meninjau pemberlakuan pendidikan tinggi sebagai komoditas yang diatur melalui GATS. Forum Rektor Indonesia, yang mewakili 2300 perguruan tinggi dalam lembaga swadaya masyarakat, telah menginisiasi kerjasama antar universitas (di tingkat nasional, regional dan Internasional) untuk mendesak pemerintaah Indonesia agar mempertimbangkan kembali rencana WTO untuk memasukkan “pengetahuan” sebagai salah satu kategori “komoditas” ke dalam General Agreement on Trade in Services (GATS) yang akan ditandatangani pada Mei 2005. Bila langkah tersebut dilaksanakan dalam sinergi yang kokoh dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh konsorsium universitas-universitas di Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa, India, dan Jarangain Universitas ASEAN, keberhasilan kebijakan yang dimaksud dapat diharapkan akan mengikuti keberhasilan Forum Sosial Dunia dalam bidang pertanian.

Strategi kedua, dalam menyikapi globalisasi dan liberalisasi pendidikan tinggi, masyarakat pendidikan tinggi Indondesia baik pemerintah maupun masyarakat, harus mengambil sikap terbuka dan positif. Di seluruh dunia memang sedang terjadi perkembangan, walaupun dengan kecepatan yang berbeda-beda antar negara itu, menuju deregulasi pendidikan tinggi. Masyarakat sudah mulai harus diajak ke pemikiran yang lebih terbuka bahwa fungsi layanan pendidikan tinggi merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. UU Sisdiknas sudah menganut paradigma seperti itu.

Dengan demikian, lembaga-lembaga swasta pun perlu diberi kesempatan yang besar dalam penyediaan layanan tersebut. Kesempatan yang sama perlu juga dibuka untuk lembaga pendidikan komersial dari luar negeri, tetapi dengan memperhatikan sekali kepentingan dan tujuan nasional. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa liberalisasi pendidikan tinggi harus dilaksanakan secara gradual (progressive liberalization)- jangka pendek, menengah dan panjang. Kedua, sesuai tujuan kebijakan nasional. Ketiga, memperhatikan tingkat perkembangan setiap negara. Keempat, fleksibilitas bagi negara berkembang.

Strategi ketiga yang perlu ditempuh oleh Indonesia dalam menghadapai globalisasi pendidikan tinggi adalah melalui pendekatan jaminan mutu dan akreditasi sesuai standar internasioal. UGM merupakan salah satu PTN yang secara serius mengembangkan program jaminan mutu dan menerapkan siklus penuh jaminan mutu. Kegiatan tersebut perlu dilanjutkan dengan program akreditasi internasional terhadap program studi dan unit penyelenggara kegiatan pendidikan tinggi seperti jurusan dan bagian. Melalui program tersebut, diharapkan pengakuan internasional terhadap perguruan tinggi Indonesia akan semakin meningkat.

Strategi keempat yang perlu ditempuh Indonesia adalah meningkatkan sistem akreditasi nasional mejadi sistem akreditasi regional dengan memanfaatkan jaringan perguruan tinggi regional, AUN dan ASIAHL untuk mengembangkan sistem akreditasi regional. Southeast Asia Ministry of Education Organization (SEMEO) sebagai organiasasi para menteri pendidikan adalah badan regional yang paling tepat untuk berfungsi sebagai kekuatan moral dan mempunyai legimitasi untuk mendorong program akreditasi regional tersebut. Apabila program akreditasi regional dapat berjalan dengan baik, mungkin tidak terlalu sukar transisi ke program akreditasi internasional yang akan lebih memperbesar akses ke masyarakat internasional.

Penutup : Imbauan kepada Pemerintah

Kiranya amat tepat bila kita menghimbau pemerintah untuk melaksanakan UU No 7 tahun 1994 tentang Ratifikasi Perjanjian WTO dan perjanjian-perjanjian multilateral, tetapi dengan amat memperhatikan kepentingan dan tujuan nasional bahwa salah satu tujuan kemerdekaan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian, tugas pendidikan tinggi bukan semata-mata menghasilkan tenaga kerja terdidik atau pengertian jasa sebagai industri tersier dalam konsep para ekonom, tetapi dia juga adalah lembaga “to preservenational identity”, “to sustain and develop the intellectual and cultural base of the society”, “to give inspiration and pride to citizens” , dan “to promote dialogue for respect of cultural and social diversity”. Tujuan-tujuan nasional yang penting tetap menjadi tanggung jawab bangsa Indonesia karena tidak mungkin mendapat perhatian sepenuhnya dari penyedia jasa pendidikan komersial luar negeri.

Untuk itu, pelaksanaan liberalisasi jasa pendidikan tinggi, dan subsektor pendidikan lainnya, harus dilakukan dengan secara bertahap dan dengan memperhitungkan kesiapan nasional kita untuk mengembangkan hubungan yang simetris dengan lembaga pendidikan tinggi negara lain. Tanpa kesiapan nasional tersebut, dikhawatirkan sektor pendidikan kita akan menjadi korban dari hubungan asimetris atau persaingan yang tidak seimbang dengan penyedia layanan pendidikan dari negara lain.

Karena itu, adalah sangat bijaksana kalau Pemerintah Indonesia tidak terlalu terburu-buru membuka sektor jasa pendidikan tinggi dan menawarkan sektor tersebut sebagai pasar subur untuk dilahap negara-negara maju. Yogyakarta, 10 Maret 2007 (*)

Sumber : Seputar Indonesia, 12-13 Maret 2007

= = =

Komentar redaksi http://www.khilafah1924.org :

Tulisan ini cukup membantu memberikan gambaran fakta liberalisasi pendidikan tinggi. Sikap penulisnya yang mencoba melawan arus global ini juga nampak, meski terkesan dibelenggu oleh ketidakberdayaan. Namun tulisan ini belum berhasil menyajikan strategi alternatif yang secara radikal dan fundamental akan dapat menghadapi dan menghancurkan liberalisasi pendidikan tinggi itu.

Seharusnya strategi alternatifnya lahir dari sebuah ideologi alternatif, yakni Islam. Mengapa perlu ideologi alternatif, dan tidak cukup dengan sekedar langkah antisipatif secara politis dan akademik? Sebab liberalisasi pendidikan tinggi substansinya adalah imperialisme, bukan yang lain. Imperialisme sebagai metode baku penyebaran ide sekularisme, jelas lahir dari ideologi kapitalisme. Maka strategi untuk menghadapinya juga harus pada level ideologi. Tanpa diimbangi strategi yang bertolak dari ideologi, perlawanan kita akan a-simetris, alias tidak sepadan. Tidak level. Ibarat petinju kelas bulu melawan petinju kelas berat. Jelas itu hanya akan membuahkan kekalahan dan kegagalan. Bukan begitu, Pak Sofian Effendi? (msj).

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: